Minggu, 15 Januari 2017

Program Wirausaha Pemula 2017 Melalui Pola e-Proposal

*Kementerian Koperasi dan UKM* tentang dana bantuan kewirausahaan pemula (start up) menggunakan e-proposal

Nomor :14/Press/SM.3.4/I/2017

Press Release

*Program Wirausaha Pemula 2017 Melalui Pola e-Proposal*

Jakarta - Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, mulai tahun ini program Wirausaha Pemula (WP) akan diberlakukan dengan pola e-Proposal, dimana semua pengajuan WP melalui website. "Sesuai dengan arah kebijakan alokasi WP 2017 terdapat tiga fokus, yaitu daerah tertinggal dan perbatasan, daerah kawasan ekonomi khusus (KEK), serta daerah antar kelompok pendapatan (berpendapatan rendah/masyarakat miskin)", kata Braman.
Menyadari belum semua daerah melek teknologi, lanjut Braman, pihaknya sudah meminta dinas-dinas koperasi di provinsi, kabupaten, dan Kota, untuk menyisir daerah-daerah miskin yang berada jauh dari kota yang belum familiar dengan internet. "Nah, dinas-dinas tersebut yang akan mendata para WP di daerah, yang kemudian akan diajukan sebagai peserta WP 2017. Khusus untuk mereka, dibolehkan pengajuan proposal WP secara hardcopy", ungkap Braman.
Sementara menyangkut persyaratan WP, kata Braman, diantaranya secara individu memiliki rintisan usaha produktif (minimal usahanya sudah berjalan enam bulan dan maksimal tiga tahun). "Ini dituangkan dalam surat pernyataan", tandas Braman.
Persyaratan lainnya, belum pernah menerima bantuan sejenis dari Kemenkop dan UKM, maksimal usia 45 tahun, pendidikan minimal SLTP/sederajat, memiliki KTP yang berlaku, ada legalitas usaha (ijin usaha mikro kecil) surat keterangan dari kelurahan, pernah mengikuti pembekalan kewirausahaan dengan ditunjukkan sertifikat maksimal dua tahun sebelum tahun anggaran berjalan. "Bagi yang belum memiliki sertifikat dan memiliki prospek bisnis akan diikutkan pembekalan atau Bimbingan Teknis", imbuh dia.
Yang tak kalah penting adalah memenuhi persyaratan dengan memiliki rencana usaha (Business Plan) dan memiliki rekeninng tabungan yang masih aktif (ada saldo minimal).
Yang jelas, Braman menambahkan, bantuan pemerintah melalui program WP tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ketenagakerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya usaha mikro. "Program ini merupakan amanat RPJMN 2015-2019 yang mentargetkan satu juta wirausaha baru dan Kemenkop UKM mendapatkan alokasi 24.800 wirausaha baru", kata dia.
Sedangkan terkait evaluasi WP 2015, Braman menjelaskan, target WP 2015 3.560 WP dengan anggaran Rp88,4 miliar, realisasi mencapai 8.362 WP (33,71% dari target RPJMN). "Tahun 2016 program WP untuk sementara ditunda mengingat ada kebijakan penghematan anggaran, semula sudah dianggarkan Rp8 miliar untuk 400 WP", papar Braman.
Hasil evaluasi dan monitoring program WP sebanyak 1.874 orang (nilai bantuan Rp32,8 miliar) dipergunakan untuk modal kerja sebesar Rp10,6 miliar dan modal investasi sebesar Rp22,1 miliar. "Perkembangannya, menambah tenaga kerja sebanyak 1.317 orang meningkat 39,2% dari total tenaga kerja sebelumnya 2.037 orang. Meningkatkan aset usaha sebesar Rp14,1 miliar atau 38,5% dari total aset sebelumnya Rp22,5 miliar. Serta meningkatkan omzet usaha sebesar Rp6,1 miliar atau 29,15% dari total omzet sebelumnya Rp14,9 miliar", pungkas Braman.

Jakarta 14 Januari 2017

Humas Kemenkop dan UKM

KAPASITAS KONSULTAN PENDAMPING BISNIS KUMKM DIUPAYAKAN MENINGKAT

Nomor :16/Press/SM.3.4/I/2017

Press Release

KAPASITAS KONSULTAN PENDAMPING BISNIS KUMKM DIUPAYAKAN MENINGKAT

Kementerian Koperasi dan UKM mengupayakan agar kompetensi dan kapasitas konsultan pendamping bisnis koperasi dan UMKM semakin meningkat sehingga kualitas KUMKM binaan terus membaik seiring waktu.

Untuk kepentingan itu Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi menggelar acara Koordinasi Peningkatan Kapasitas Konsultan Pendamping Bisnis KUMKM dalam rangka Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada 10 Januari 2017 di Jakarta.

Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati di Jakarta, Minggu (15/1), mengatakan pemerintah berupaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan kapasitas konsultan pendamping bisnis KUMKM.

"Kami akan menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang merupakan sistem pemaketan dan penjenjangan kualifikasi kompetensi," kata Yuana.

KKNI nantinya juga akan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan secara nasional.

Kompetensi kerja bidang Pendampingan UMKM yang merupakan satu kesatuan dengan SKKNI yang digunakan sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi dan menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dan stakeholder didalam merencanakan rekrutmen maupun pengembangan karir di bidang Pendampingan UMKM.

Yuana mengatakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pendamping UMKM diharapkan menjadi program suatu sistem yang di dalamnya menyinergikan pemangku kepentingan, sehingga dapatdi manfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Dengan adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pendamping UMKM ke depan diharapkan ada acuan dalam mengembangkan program kursus dan pelatihan; melakukan rekruitmen; menyusun uraian jabatan pendamping UMKM; mengembangkan program pelatihan dalam jabatan (inservice training); dan melaksanakan pelatihan prajabatan (pre-service training)  yang spesifik berdasarkan  kebutuhan sektor UMKM," katanya.

Standar tersebut juga akan menjadi acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya, penyelenggaraan pelatihan, dan penilaian.

"Ini juga akan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar kompetensi pendamping UMKM," katanya.

Rencananya mulai tahun ini akan dilakukan penetapan SKKNI Pendamping UMKM oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Selain juga dilakukan perumusan KKNI oleh tim perumus yang ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

Yuana menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan sosialisasi SKKNI dan KKNI dengan Pemerintah Daerah dan Asosisai UKM, konsultan Pendamping UMKM dan stakeholders terkait.

"Tahun ini kami juga akan melakukan Bimbingan Teknis dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait," katanya.

Dalam acara yang digelar pada 10 Januari 2017 tersebut sebanyak 25 orang hadir berasal dari
Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan, Ketua Komite Standar Kompetensi Bidang Koperasi dan UKM, Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, jajaran Asdep Pendampingan Usaha, dan Ketua Komite Standar Kompetensi Nasional Indonesia.

Selain itu hadir pula perwakilan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Sertifikasi Profesi Koperasi Jasa Keuangan dan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Jakarta, 15 Januari 2017
Humas Kementerian Koperasi dan UKM