Kamis, 28 Januari 2016

Kemenkop UKM Luncurkan Layanan Izin Koperasi Online

Liputan6.com, Jakarta - Upaya mendorong pertumbuhan koperasi di Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) akan meluncurkan Sistem Administrasi Layanan Badan Hukum Koperasi (Sisminbhkop) secara online.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Choirul Djamhari mengatakan, Sisminbhkop ini akan melayani pengesahan badan hukum koperasi secara online yang diharapkan akan mempermudah dan mempercepat pendirian koperasi.

"Sebelumnya pengesahan badan hukum koperasi itu makan waktu 90 hari. Dengan sistem ini pengesahaan dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 hari kerja," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Selain lebih cepat dalam pengesahan pendirian badan hukum koperasi, proses pengecekan duplikasi nama koperasi, penolakan dan perbaikan yang sebelumnya memerlukan waktu karena dilakukan secara manual juga berlangsung lebih cepat karena pengecekan nama koperasi bisa dilakukan via notaris.

"Dengan sistem ini, pendiri koperasi dapat melakukan pengecekan dan persetujuan nama koperasi dengan instan via notaris dan bila keseluruhan syarat dokumen terpenuhi dan telah diunggah secara online, maka dokumen bahan hukum online yang sah dan legal bisa didapatkan dari notaris dalam hitungan hari," jelasnya.

Sistem ini, lanjut Choirul, juga akan membantu proses penyiapan AD/ART koperasi dengan menyediakan contoh AD/ART yang sesuai dengan jenis koperasi yang diinginkan. Sistem ini dapat diakses melalui situs http://sisminbhkop.id. Rencananya, sistem tersebut akan beroperasi secara penuh pada April 2016.

"Selain itu, kalau sebelumnya juga data badan hukum koperasi masih terdesentralisasi per wilayah atau daerah, tetapi sekarang data badan hukum koperasi akan terpusat secara nasional," tandasnya.

Rabu, 27 Januari 2016

UKM Di Jawa Barat Akan Difasilitasi Mesin Pengemasan

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya mendukung gerak bisnis para pelaku Usaha Kecil dan menengah (UKM) dengan menyediakan fasilitas pembuatan kemasan. Karena, kemasan dinilai punya arti penting agar produk terlindungi dan tampil lebih menarik. 

Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, pihaknya mesti melindungi para pelaku UKM terutama di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Salah satunya kelemahan pelaku adalah persoalan kemasan produk.

"Kalau diperlukan, kami akan beli mesin pembuat kemasan, sekitar 1-2 unit," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan di Gedung Sate, Selasa (26/1).

Aher mengaku telah memerintahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menyediakan fasilitas mesin pengemasan bagi pelaku UKM. Jika anggaran tidak memungkinkan di APBD murni 2016, maka akan dialokasikan di APBD Perubahan tahun ini.

"Kalau mesinnya masih kurang kita akan minta bantuan dari CSR perusahaan," katanya.

Menurut Aher, kemasan menjadi salah satu kunci agar produk UKM untuk menghadapi pasar bebas di Asia Tenggara. Kemasan merupakan modal awal pelaku untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri yang akan membanjiri pasar di dalam negeri. Indonesia khususnya Jabar dianggap sebagai pasar paling potensial oleh para pelaku asing karena punya penduduk yang sangat banyak.

"Pelaku kecil mesti dilindungi, beda kalau pelaku besar pasti sudah cara menghadapi MEA," katanya.

Selain soal pengemasan, kata dia, Pemprov melalui dinas terkait juga akan membangun laboratorium untuk memeriksa kandungan gizi pada produk makanan dan minuman yang dibuat pelaku UKM.
  
Jika persoalan kemasan dan kandungan gizi teratasi, kata dia, pihaknya akan membantu pemasaran produk para pelaku dengan memanfaatkan jaringan di sektor pariwisata. Sektor ini dinilai paling efektif untuk mendorong angka penjualan mengingat tingkat kunjungan wisatawan ke Jabar yang cukup tinggi.

"Lebih bagus memasarkan di sektor pariwisata karena bisa menjual dengan harga tinggi, dan wisatawan jarang yang menawar harga saat membeli oleh-oleh," katanya.

Koperasi Ingin Salurkan KUR, Ini Syarat Utamanya

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), A.A.G.N. Puspayoga, meminta agar koperasi bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Puspayoga pun meminta bawahannya agar mematangkan rencana ini.

“Ini tugas Pak Bram (Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo) bagaimana koperasi bisa menjadi pelaksana KUR. Koperasi menjadi pelaksana KUR untuk memudahkan kredit kepada anggotanya,” kata dia dalam acara sosialiasi percepatan penyaluran KUR 2016 dan pengembangan kewirausahaan di Surabaya, Jawa Timur, dikutip dalam keterangannya, Senin 25 Januari 2016.

Puspayoga mengatakan, kalau bank menyalurkan KUR kepada koperasi dengan bunga 9 persen, koperasi harus menerapkan besaran bunga KUR kepada anggotanya.

“Ini yang harus dikaji, karena yang menjadi realita di daerah untuk mempercepat KUR mau tidak mau harus lakukan itu (melibatkan koperasi),” kata dia.

Puspayoga tengah mendorong percepatan penyerapan KUR 2016 hingga memenuhi target minimal Rp100 triliun. Keterlibatan Koperasi sebagai penyalur KUR baru akan diterapkan tahun ini seiring dengan keinginan pemerintah menggenjot koperasi dan UKM meningkatkan produktivitasnya.

“(Upaya) percepatan KUR ini supaya bisa dinikmati masyarakat dan supaya produktivitas itu bergulir terus. Kalau tidak ada, ya, tidak bagus,” kata eks wakil gubernur Bali itu.

Puspayoga mengaku akan rutin melakukan soasialisai agar penyerapan KUR yang ditargetkan bisa terealisasi. Dia pun optimis sektor koperasi dan UKM bisa berjalan dengan baik, maka hal itu akan bisa mengurangi pengangguran, menambah lapangan kerja dan pemeratan kesejahteraan akan tercapai.

“Percepatan KUR ini, saya akan turun ke seluruh Indonesia seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya cuma empat bulan waktu terlalu sedikit, sekarang rentan waktunya 1 tahun saya akan road show terus ke daerah-daerah,” kata dia.

Sementara itu, Braman menambahkan syarat bagi Koperasi jika ingin dilibatkan sebagai penyalur KUR, harus sehat secara kelembagaan. Untuk itu, koperasi dituntut menunjukkan eksistensi sama seperti lembaga keuangan lainnya.

“Syaratnya akreditas maupun rentabilitas, koperasi dalam kurun waktu tertentu, itu salah satu syaratnya bagaimana kesehatan Koperasi harus dinilai. Itu salah satu persyaratan Koperasi yang paling pokok,” kata dia.

Braman menjelaskan, nantinya koperasi penyalur KUR tetap menggunakan modal sendiri, selanjutnya mendapat subsidi dari pemerintah. Dana KUR akan disalurkan kepada anggota Koperasi yang aktif.

“Saya kira ini bisnis di luar program simpan pinjam seperti itu tentunya ini menjadi nilai tambah dari pada Koperasi nantinya bisa sejajar dengan lembaga keuangan lainnya,” kata dia.

Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id/

Selasa, 26 Januari 2016

Slamet Wuryadi Sang Maestro Puyuh Dari Kabupaten Sukabumi, Menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara 2015 Dari Presiden

Pada tanggal 21 Desember 2015, Presiden Jokowi mengundang 75 orang petani, nelayan, pelaku, aparatur negara, dan pemimpin daerah berprestasi untuk menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2015 di Istana Negara. Penghargaan diberikan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap tahunnya sebagai bentuk apresiasi tertinggi negara kepada setiap orang/lembaga yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan.

Para Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara Tahun 2015 tersebut dibagi dalam lima kategori, yaitu :

6 orang Pelopor Ketahanan Pangan; 
4 orang Pemangku Ketahanan;
32 kelompok Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan;
12 orang atas Pelayanan Ketahanan Pangan; dan
21 Pembina Ketahanan Pangan.

Salah satu penerima penghargaan kategori Pelopor Ketahanan Pangan adalah Sang Maestro dan Profesor Puyuh, Bapak Slamet Wuryadi. Kategori ini dianugerahkan kepada para tokoh yang telah berhasil merintis pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sumber daya teknologi, dan sumber daya sosial di daerah/wilayahnya;

Bapak Slamet Wuryadi adalah seorang tokoh di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada awalnya beliau berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan peternakan puyuh terbesar di Asia yang berada di Sukabumi. Beliau kemudian memilih untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dan memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan memulai budidaya puyuh sendiri dengan mendirikan CV. Slamet Quail Farm.

Pada tahun 2010 dibentuklah Kelompok Tani Cilangkap Sub I dimana Bapak Slamet menjabat sebagai ketua kelompok hingga saat ini. Kelompok tersebut merupakan kelompok tani ternak puyuh yang. Kegiatan kelompok tani ini mulai dari budidaya, pemasaran, pengolahan pasca panen hingga penyedia sarana produksi peternakan bagi para mitra tani.

Wirausaha yang dirintis oleh beliau ini berhasil membuat masyarakat menyadari akan peluang usaha beternak puyuh yang sangat menjanjikan. Warga di Kecamatan Cikembar mulai ikut membudidayakan puyuh. Hingga saat ini sudah ada 11 titik pembudidaya puyuh di Kecamatan Cikembar.

Bapak Slamet Wuryadi juga melakukan perbaikan mutu genetic puyuh dengan melakukan kawin silang untuk mendapatkan bibit puyuh yang dapat dibedakan jenis kelaminnya sejak puyuh menetas dengan melihat warna bulu burung puyuh. Bibit tersebut sudah mulai tersebar hingga ke seluruh pelosok Indonesia dalam bentuk telur sebagai parent stock.

Beliau juga tanpa pamrih berbagi ilmu melalui pelatihan budidaya puyuh kepada siapa pun yang berminat untuk beternak puyuh, pelatihan tersebut diberikan tanpa memungut biaya. Hingga saat ini jumlah wirausahawan yang datang telah mencapai 3375 orang dari seluruh Indonesia yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat.

Bapak Slamet Wuryadi juga mendirikan PT Bina Santri Mandiri dan melakukan pemberdayaan kepada para santri dengan melakukan penguatan ilmu tentang kewirausahaan, dengan harapan saat para santri kembali ke masyarakat mereka juga dapat membagi ilmu kewirausahaan kepada masyarakat luas.

Selain itu telah dikembangkan pula pertanian terpadu dengan peternakan puyuh yaitu dengan pemanfaatan kotoran puyuh sebagai pupuk organic untuk tanaman pertanian, hortikultura dan perkebunan serta sebagai pupuk dasar penghasil plankton pada budidaya ikan.
Kreatifitas lain yang telah dilakukan oleh Bapak Slamet Wuryadi adalah mengembangkan perlakuan pasca panen, perbaikan mutu genetic puyuh (telah mendapat penghargaan Nestiti Budidaya Satwa Nugraha yaitu sebagai pelestari plasma nutfah puyuh), merancang standar kandang, sangkar dewasa dan remaja dan mesin tetas sebagai acuan bagi peternak pemula, rekayasa pakan melalui penelitian dengan menambahkan sumber-sumber organic alami sebagai suplemen tambahan dan obat dari tanaman herbal.

Jokowi: Saya Ingin UKM Naik Kelas


Jakarta -

Tingkat suku bunga kredit perbankan di Indonesia masih cukup tinggi, bahkan salah satu tertinggi di ASEAN.

Salah satunya adalah bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya dipatok hingga 22% per tahun. Padahal, KUR disalurkan bagi pengusaha kelas menengah, namun bunga yang dipatok terlampau tinggi.

Tingginya bunga KUR ini membuat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sulit bersaing karena mahalnya mencari pendanaan.

Sementara suku bunga kredit untuk korporasi yang notabene kelas menengah ke atas justru dipatok lebih rendah, hanya 11-12%. Hal ini dinilai tidak adil.

Untungnya, saat ini bunga KUR telah ditetapkan oleh pemerintah hanya sebesar 9% per tahun. Penurunan suku bunga KUR ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha UMKM bisa mengembangkan usahanya ke level yang lebih tinggi.

"Seperti KUR. Kita nggak mau, masak KUR dulu bunganya 23%. Yang kecil-kecil diberi bunga 22%-23%. Mikro yang di pasar, yang di desa, yang di kampung diberi bunga 22%, korporasi diberi bunga 11%, 12%, apa bener, apa adil?," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuannya bersama para pimpinan sektor jasa keuangan di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (15/1/2016). 

Jokowi secara tegas mengungkapkan, suku bunga kredit perlu diturunkan terlebih bunga KUR agar para pelaku UMKM bisa lebih bersaing menghadapi ajang pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan pendanaan yang lebih murah, diharapkan pelaku UMKM bisa naik kelas.

"Tahun ini kita beri subsidi APBN Rp 10 triliun agar subsidi bunga KUR jatuh pada angka 9% dari 22%. Kita ingin yang kecil-kecil ini meloncat naik. Ini yang akan terus kita koneksikan agar kita tidak lupa di desa pada usaha mikro, di kampung, daerah, arahnya ke sana," ucapnya.

Jokowi menyebutkan, mau tidak mau perbankan juga harus bisa bersaing menghadapi pasar bebas ASEAN. Tak hanya bank BUMN, namun juga bank swasta, BPD, dan BPR.

"Nanti mau tidak mau, perbankan juga bersaing. Ini era persaingan, orang akan menuju ke yang 9% mau tidak mau. Mau tidak mau ke depan industri jasa keuangan kita harus efisien. Entah yang BPR, BPD, bank swasta, bank BUMN, mau tidak mau harus menyiapkan diri menuju era kompetisi," jelas dia. 

Jokowi menambahkan, di era pasar bebas ASEAN ini, perbankan harus bersiap untuk bersaing degan perbankan asing yang kini sudah menawarkan suku bunga kredit lebih rendah.

"Industri keuangan, juga harus siap. Kalau negara lain bunga bank hanya 4%, 5%, 6%, kita juga harus nantinya seperti itu. Siap-siap perbankan. Entah jurusnya apa pasti akan saya cari. Entah dengan trigger subsidi," ucap Jokowi.

Sumber: Detik

Senin, 25 Januari 2016

Menteri Puspayoga Ingin Koperasi Juga Bisa Salurkan KUR

Jakarta - Pemerintah membuka peluang bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), AAGN Puspayoga, meminta agar koperasi bisa turut serta dalam menyalurkan KUR tersebut.

"Kami mengharapkan koperasi masuk juga untuk menyalurkan KUR," kata Puspayoga di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (18/1/2015).

Untuk memuluskan rencana itu, Puspayoga mengatakan, Kementeriannya akan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyeleksi koperasi mana yang bisa turut ambil bagian sebagai penyalur KUR.

Sementara itu, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo mengatakan, lembaga seleksi tersebut nantinya beranggotakan Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, dan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM.

‎"Kami akan menyeleksi koperasi (mana yang bisa menyalurkan KUR)," kata dia.

Sekadar informasi, pada tahun 2016, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 100 triliun yang terdiri atas alokasi KUR untuk mikro sebesar Rp 61 triliun, ritel sebesar Rp 35 triliun, dan KUR TKI sebesar Rp 4 triliun.

Saat ini, penyaluran KUR masih dilakukan oleh Bank pelaksana yang ditunjuk Pemerintah yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri yang menyalurkan KUR ke pengusaha mikro dan retail di dalam negeri.

Ada pula dua bank lain yakni Maybank dan Sinar Mas Bank yang menyalurkan KUR ke para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

Suber: Detik

Jaga UKM Bisa Bersaing di Ajang MEA, Ini Langkah Pemerintah

Image and video hosting by TinyPic

Jakarta -Mulai 1 Januari 2016 nanti, Indonesia mulai memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Barang dan jasa dari seluruh negara anggota ASEAN ditambah China, Jepang, dan Korea Selatan lebih bebas masuk ke Indonesia, begitu juga sebaliknya ekspor barang dan jasa Indonesia ke negara-negara tersebut lebih bebas.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia pun akan ikut dalam persaingan dengan negara-negara anggota ASEAN plus China, Jepang, Korea Selatan. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengaku telah melakukan berbagai langkah agar UKM Indonesia tidak tergilas di era MEA.

Kebijakan utama yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing UKM di Indonesia adalah dengan menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 22% menjadi 12% pada tahun ini, dan menjadi 9% pada 2016. KUR juga diperluas, penerimanya akan ditingkatkan.

Dengan penurunan bunga dan perluasan KUR ini, para pelaku UKM di Indonesia akan semakin mudah memperoleh modal sehingga bisa memperbesar usahanya. Bunga KUR di Indonesia juga tak lagi berselisih jauh dengan tingkat bunga untuk UKM di Malaysia dan Vietnam.

"Cukup banyak pembiayaan yang berbunga murah, tahun depan KUR turun menjadi 9% dari sebelumnya 12% dan sebelumnya lagi 22%," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Braman Setyo, kepada detikFinance di SME Tower, Jakarta, Selasa (1/12/2015).

Pihaknya juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) para pelaku UKM melalui pelatihan-pelatihan. Diharapkan, para pelaku UKM bisa semakin meningkatkan kemampuannya dalam mengelola usaha sehingga usahanya makin berkembang.‎ "Ada juga dari sisi pengembangan ‎SDM. Kita berikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM," tukas Braman.

Para pelaku UKM juga dibantu dengan standarisasi supaya bisa mengekspor produk-produknya ke luar negeri.‎ "Kita berikan juga standarisasi untuk UKM-UKM yang berorientasi ekspor. Sudah 74.000 UKM kita beri standarisasi," ucapnya.

Dari sisi perizinan, pemerintah juga telah menetapkan bahwa perizinan untuk UKM hanya 1 lembar dan dapat diurus dalam 1 hari di kecamatan. "Kita beri kemudahan izin untuk UKM," ujar Braman.

Selain itu, Kemenkop UKM membantu para pelaku UKM memperoleh hak cipta agar karya-karya UKM asal Indonesia tidak dibajak negara lain.‎ "Kita beri hak cipta secara gratis untuk melindungi karya-karya kreatif UKM kita agar tidak diduplikasi negara lain," tutupnya.
Sumber: detik.com