Jumat, 15 Mei 2015

Pemerintah naikkan plafon KUR menjadi Rp 25 juta

JAKARTA. Pemerintah akan kembali menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) mulai 25 Mei 2015. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, rencananya setiap pengusaha mikro akan mendapatkan KUR sebesar Rp 25 juta dengan bunga 21%, tanpa agunan.

"Rencana awalnya setiap pelaku usaha mikro hanya diberi kredit Rp 15 juta, tapi setelah kami pelajari akhirnya diputuskan Rp 25 juta tanpa agunan," kata Puspayoga, Rabu (13/5). Rencananya KUR ini akan disalurkan oleh tiga bank BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri dan Bank BNI. Penyaluran juga akan melibatkan bank pembangunan daerah.

"Khusus untuk BPD ada syarat, BPD yang mencairkan adalah BPD yang tingkat kredit bermasalahnya (NPL) nya rendah, maksimal 5%," katanya.

Puspayoga berharap, pengusaha mikro bisa memanfaatkan KUR yang diberikan mulai 25 Mei nanti secara maksimal sehingga target KUR sebesar Rp 30 triliun  bisa tercapai.

Pemerintah beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengevaluasi dan menghentikan pencairan KUR melalui beberapa bank. Langkah ini mereka lakukan karena tingginya rasio kredit usaha rakyat bermasalah di beberapa bank panyalur.

Berdasarkan temuan pemerintah, tingkat KUR bermasalah di beberapa bank panyalur ada yang mencapai 20% dari total kredit yang mereka salurkan. Puspayoga yakin, setelah evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pemerintah, permasalahan tersebut tidak akan terulang kembali.

"Apalagi kalau melihat kredit ini diberikan ke pengusaha mikro yang tingkat kredit bermasalahnya tidak besar, dan pola penyalurannya yang diperbaiki," katanya

Sumber: kontan.co.id

Sabtu, 25 April 2015

Lembaga Keuangan Mikro

Latar Belakang
Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) :POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Definisi LKM
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasipengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kegiatan Usaha LKM

Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.

Tujuan LKM:

Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; danMembantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

Kewajiban Memperoleh Izin Usaha LKM

Lembaga yang akan menjalankan usaha LKM setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib memperoleh izin usaha LKM.Lembaga Keuangan Mikro yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016, antara lain: Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Permohonan izin usaha baru atau pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.

Bentuk Badan Hukum LKM

Koperasi; atauPerseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh WNI dan/atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20%).

Kepemilikan LKM
LKM hanya dapat dimiliki oleh:

Warga Negara Indonesia;Badan usaha milik desa/kelurahan;Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atauKoperasi.LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Luas Cakupan Wilayah Usaha dan Permodalan LKM

Luas Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM.Skala usaha LKM sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau Pembiayaan sebagai berikut:LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama;LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan Pinjaman atau Pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama.Modal LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum Koperasi dengan besaran:Wilayah usaha desa/kelurahan : Rp 50.000.000,-Wilayah usaha kecamatan : Rp 100.000.000,-Wilayah usaha kabupaten/kota : Rp 500.000.000,-

Transformasi LKM
LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah jika:

melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM; atauLKM telah memiliki:ekuitas paling kurang 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danjumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan LKM

LKM wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.Penyampaian laporan keuangan dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.Ketentuan mengenai laporan keuangan LKM diatur dalam surat edaran OJK.

Larangan Bagi LKM
Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;bertindak sebagai penjamin;memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/ataumelakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Pembinaan, Pengaturan, dan Pengawasan LKM

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.Dalam melakukan pembinaan LKM, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.Pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.

Sumber: www.ojk.go.id

Link
Perizinan Usaha LKM
FAQ (Frequently Asked Questions)
Peraturan-peraturan terkait LKM
- UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
- PP Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
- POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
- POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Jumat, 24 April 2015

Kemenkop Tingkatkan Profesionalisme Konsultan PLUT KUMKM

Konsultan PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu) wajib bekerja secara profesional agar mampu meningkatkan produkvititas dan daya saing KUMKM. Hal tersebut disampaikan Braman Setyo Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM saat membuka Peningkatan Kapasitas Konsultan PLUT KUMKM se Indonesia timur di Ubud, Gianyar Bali (21/4/2015).

"Agar bisa profesional dan bekerja secara cerdas, konsultan PLUT KUMKM perlu lakukan  pembelajaran berkelanjutan dengan memanfaatkan internet, social media, dan sarana lain yg memungkinkan. Juga perlu bangun kemitraan dengan SKPD lain, BUM/BUMD, KADIN, HIPMI, bank, perguruan tinggi, Asosiasi BDS/Pendampingan, dan pihak2 lain yg memiliki kepedulian dalam memberdayakan KUMKM." ujar Braman.

Braman Setyo juga ungkapkan bahwa Dinas KUMKM yang ketempatan PLUT harus beri dukungan agar kegiatan yang dilakukan konsultan PLUT bisa optimal dan sinkron dengan program prioritas pemerintah pusat seperti IUMK dan HAKI, dan klop pula dengan  program unggulan daerah. Kemenkop memperkuat layanan PLUT KUMKM dengan lakukan kerjasama  dengan BRI, Jamkrindo, Telkomsel, CocaCola, dan lainnya.

Sumber: plut.or.id

Sabtu, 18 April 2015

Kemenkop Dorong Koperasi Dan UMKM 'Naik Kelas'

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus memacu kinerja koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air agar cepat 'naik kelas', tidak hanya kuantitas namun juga kualitasnya. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga mengatakan, para pelaku usaha mikro dapat meningkatkan produktivitas usahanya melalui koperasi sehingga makin banyak yang dapat 'naik kelas' menjadi pengusaha kecil. 

"Demikian juga pengusaha kecil, kami harapkan semakin banyak yang naik kelas menjadi pengusaha menengah. Dan yang menengah menjadi pengusaha besar," kata Puspayoga pada acara Pelatihan dan Pemahaman Koperasi Melalui Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) 2015 di Universitas Pendidikan Nasional (Udiknas) Denpasar, Kamis (9/4/2015).

Dia menggarisbawahi pentingnya koperasi dan UMKM memanfaatkan teknologi informasi (TI) guna memperluas informasi dan pangsa pasar bagi produk-produknya.

Koperasi, katanya, harus mampu memberikan pelayanan yang lebih produktif kepada para anggotanya untuk menghasilkan berbagai produk barang dan jasa yang makin berkualitas sesuai dengan tuntutan pasar lokal dan global.

Menurutnya, dalam kurun waktu 2015-2019, usaha mikro yang jumlahnya lebih dari 55 juta akan makin banyak yang bergabung dalam koperasi.

Puspayoga menjelaskan, dalam upaya membantu usaha mikro kecil memperoleh izin usaha, saat ini pemberian izin usaha mikro kecil cukup dilakukan di tingkat kecamatan.

Pemerintah juga membantu dan memfasilitasi berupa pemberian akta notaris secara gratis. "Kita sudah bekerjasama dengan para notaris untuk dapat membantu proses pembentukan koperasi".

Sumber : Bisnis.com

Kamis, 19 Februari 2015

Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden No 98/2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti dengan menerbitkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan izin usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro kecil (PUMK).
Pedoman ini merupakan upaya pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil secara sinergis melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar usaha mikro dan kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. 

Prinsip pemberian izin usaha mikro dan kecil menurut Permendagri 83 Tahun 2014 adalah :
  • Prosedur sederhana, mudah dan cepat;
  • Keterbukaan informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; serta
  • Kepastian hukum dan kenyamanan dalam usaha.
Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha mikro kecil (PUMK) mengajukan permohonan IUMK dengan melampirkan berkas permohonan sebagai berikut.
  1. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha
  2. kartu tanda penduduk
  3. kartu Keluarga
  4. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar
  5. mengisi formulir yang memuat tentang
    •  nama;
    • nomor KTP;
    • nomor telepon;
    • alamat;
    • kegiatan usaha;
    • sarana usaha yang digunakan;
    • jumlah modal usaha.
Selanjutnya Camat/Lurah/Kepala Desa yang telah diberikan pendelegasian wewenang oleh Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK. Jika berkas pendaftaran IUMK telah memenuhi persyaratan maka menjadi dasar pemberian IUMK oleh Camat/Lurah/Kepala Desa. 

Namun jika tidak Camat/Lurah/Kepala Desa mengembalikan berkas agar kemudian dapat dilengkapi. Pengembalian berkas tersebut disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
Berkas IUMK yang telah disetujui maka diberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar. Naskah satu lembar tersebut menjadi tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil. Pemberian IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar serta tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
Jika PUMK tidak mematuhi kegiatan usaha sesuai dengan IUMK dan melanggar hal-hal seperti memperdagangkan barang/jasa ilegal dan menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka camat berhak dan dapat melakukan pencabutan IUMK.
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK dilakukan oleh Menteri  dan Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di kabupaten/kota di wilayahnya serta Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUMK di wilayahnya.