Kamis, 15 Mei 2014

Ekspos Konsultan PLUT Sukabumi dengan DISKOPPERINDAG Kabupaten Sukabumi

UKM Sukabumi Manfaatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Sukabumi sudah mulai dirasakan warga. Pasalnya, keberadaan PLUT ini sudah dimanfaatkan keberadaanya oleh sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Sebelumnya, PLUT Kabupaten Sukabumi diresmikan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan pada 28 Februari  2014 lalu. "Selepas diresmikan, sudah ada lima pelaku UKM yang berkonsultasi ke PLUT," ujar Budi Lesmana, staf pengelola sementara PLUT Kabupaten Sukabumi kepada Republika, Selasa (25/3).

Informasi yang diperoleh, keluhan yang disampaikan misalnya terkait pembiayaan dan pemasaran. Masalah yang dialami pelaku UKM ini telah diterima para konsultan yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM.

Nantinya, para konsultan akan memberikan masukan dan solusi terkait permasalahan tersebut.Budi mengatakan, ada tujuh tugas PLUT. Ke tujuh tugas dan fungsi itu yakni konsultasi bisnis, pendampingan atau monitoring, pelatihan, pembiayaan, pemasaran, networking, dan perpustakaan.

Namun kata Budi, kinerja PLUT Kabupaten Sukabumi masih terkendala dengan belum tersambungnya aliran listrik ke kantor. Ditargetkan, awal April jaringan tersebut bisa segera tersambung.

Ini Cara Sukabumi Memoles Wisatanya


Salah satu hasil produksi UKM (ilustrasi).
Salah satu hasil produksi UKM (ilustrasi).
REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemerintah Kabupaten Sukabumi berupaya mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Salah satunya dengan membangun gedung pusat promosi UKM yang diberi nama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kecamatan Cikembar.

‘’Gedung ini nantinya menjadi ajang promosi produk UKM Sukabumi,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Diskoperindagsar) Kabupaten Sukabumi Asep Jafar.

Dengan produk UKM, maka Sukabumi akan semakin dikenal masyarakat terutama para wisatawan yang datang berkunjung. Terlebih, ujar Asep, keberadaan gedung PLUT berada di jalur utama lintasan menuju objek wisata Pantai Palabuhanratu. Para pengunjung dapat singgah dan membeli produk UKM ketika berlibur ke Palabuhanratu.

Menurut Asep, pembangunan gedung PLUT ini ditargetkan rampung pada 2013. Keberadaan gedung tersebut diharapkan mampu menampung sebagian produk UKM yang menjadi ciri khas Sukabumi.

Dari data Diskoperindagsar, sebanyak 27 ribu pelaku UKM yang ada di Sukabumi. Puluhan ribu UKM ini memerlukan bantuan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan usahanya.

Rabu, 14 Mei 2014

Sjarifuddin Hasan Serahkan PLUT Ke Pemda Sukabumi

plut-sukabumi-peresmian

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan meresmikan dan menyerahkan gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu kepada Pemerintah Daerah Sukabumi, Jawa Barat  sebagi sarana peningkatan produktivitas Koperasi dan UMKM tau KUMKM.

”Saya ingatkan penggunaan Pusat Layanan Usaha Terpadi (PLUT) ini dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas bisnis KUMKM,” katanya seperti disampaikan bagian publikasi instansi itu kepada Bisnis, Jumt (28/2/2014).

Menurut Sjarifuddin Hasan, pembangunan PLUT-KUMKM merupakan salah satu contoh terbangunnya sinergitas program antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di sektor KUMKM.
Ada beberapa program Kementerian Koperasi dan UKM yang sudah disinergikan dengan pemerintah daerah. Di antaranya, Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Ada juga pengembangan bisnis ritel seperti UKM Mart, peningkatan akses pasar produk UMKM melalui pasar rakyat dan perluasan kredit usaha rakyat (KUR), perkuatan pembiayaan dana bergulir  mellui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Berikutnya pengembangan produk unggulan daerah, dan penumbuhan wirausaha baru, pengembangan inkubator, penerapan teknologi tepat Guna (TTG), sertifikasi HAKI dan halal, dan one village one product (OVOP).

Peresmian PLUT-KUMKM di Sukabumi merupakan yang ketiga dari rencana 21 titik pada tahun ini. Pembangunan fisik dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemda setempat.

”Permintaan pembangunan PLUT-KUMKM diseluruh Indonesia saat ini sangat besar, karena  mencapai 500 titik di seluruh provinsi Indonesia,” kata Sjarifuddin Hasan.

Alokasi dana yang tersedia pada anggaran APBN 2013 hanya 21 unit. Pada tahun anggaran 2014 hanya tersedia 22 unit PLUT. Penyerahan pengelolaan PLUT sebelumnya di Cipanas, Jawa Barat dan  Jawa Tengah.

Kehadiran PLUT beserta tenaga profesionalnya akan memberi pendampingan untuk mengatasi masalah KUMKM. Pendampingan yang dimaksudkan fasilitasi mengidentifikasi kebutuhan serta memecahkan masalah guna melahirkan inisiatif sebagai solusinya.

Sumber : Bisnis Indonesia